Yang paling penting itu ekosistemnya dibangun dulu. Ekosistem itu meliputi dari sisi pembiayaan, karena untuk menciptakan startup sampai level unicorn, itu berarti ada yang harus mendanai investasi awalnya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu mendorong ekosistem pembiayaan untuk bisa mendukung tumbuhnya perusahaan rintisan (startup) menjadi unicorn hingga decacorn.

“Yang paling penting itu ekosistemnya dibangun dulu. Ekosistem itu meliputi dari sisi pembiayaan, karena untuk menciptakan startup sampai level unicorn, itu berarti ada yang harus mendanai investasi awalnya,” katanya dihubungi di Jakarta, Selasa.

Bhima mengemukakan perlunya peran pemerintah termasuk BUMN untuk mendorong lembaga keuangan di Indonesia untuk mendanai startup yang potensial.

Selama ini, banyak startup dengan model bisnis menarik tetapi akhirnya mencari pendanaan di luar negeri.

Bhima mencatat, ada sejumlah alasan lembaga keuangan di Indonesia enggan menanamkan modalnya ke startup. Pertama, yaitu risiko pembiayaan startup yang tinggi, tidak sejalan dengan penilaian kelayakan pinjaman yang tradisional.

“Ada juga yang terjadi di BUMN, karena startup mengejar valuasi, bukan soal untung rugi jangka pendek, mereka khawatir kalau suntik startup dan merugi, khawatirnya jadi tabungan kerugian negara,” katanya.

Masalah lainnya, lanjut Bhima, yaitu terkait birokrasi yang berbelit sehingga pengambilan keputusan untuk memberikan pembiayaan menjadi lambat.

Kendati demikian, saat ini sudah beberapa lembaga keuangan telah mencoba keluar dari pakem penilaian yang tradisional dengan membuat venture capital (modal ventura).

“Itu terpisah dari operasional bank. Itu mungkin jadi solusi untuk mempercepat pendanaan startup tanpa mengganggu kinerja dari induk usaha bank sendiri. Itu mungkin harus didorong ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, tidak hanya ekosistem pembiayaan, Bhima menilai regulasi yang mendukung inovasi juga dinilai perlu dilakukan pemerintah. Termasuk di dalamnya soal perlindungan hak cipta guna mendukung sumber daya manusianya.

“Semakin besar, apalagi kalau ekspansi ke luar negeri, tentu butuh digital talent yang lebih advance lagi,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Bhima, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi sektor pendidikan agar lulusan perguruan tinggi nantinya bisa ikut membantu ekosistem startup semakin berkembang.

“Ekosistem lainnya yang dibutuhkan yaitu soal kolaborasi. Artinya, kolaborasi dengan pelaku usaha, BUMN, untuk bisa scale up (naik kelas) lebih cepat,” tutur Bhima.