New Normal Adalah Bendera Putih Pemerintah

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Harusnya pemerintah fokus menurunkan angka penularan Covid-19 agar terjadi new normal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR Irwan mengkritisi terkait konsep new normal yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Menurutnya pernyataan tersebut merupakan bentuk kekalahan rezim pada corona.

New normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19,” ujarnya, Rabu (27/5)

Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, jika pemerintah mau menetapkan situasi new normal, harusnya pemerintah tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.

“Itu baru tepat dikatakan new normal. Jika situasinya masih seperti sekarang maka new normal adalah bendera putih pemerintah,” ungkap legislator asal Kalimantan Timur ini.

Selain itu, wakil sekjen Partai Demokrat itu menilai kebijakan pemerintah berupa relaksasi PSBB dan new normal dirasa tidak tepat. Hal tersebut berbeda dengan negara lain yang kecenderungan semua kurva covid-19 turun melandai.

“Sebaiknya pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan new normal. Atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi terkait rencana pemerintah melibatkan TNI-Polri untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaiaian seperi pusat perbelanjaan dan sarana transportasi. Menurutnya pemerintah sebaiknya fokus pada penanggulangan covid-19 bukan pada penanggulangan sosialnya.

“Penanganan Covid-19 ini masalahnya di inkonsistensi pemerintah bukan di masyarakat,” kata Irwan kepada Republika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.